Info Beregam — Pemerintah pusat memproyeksikan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun. Estimasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat koordinasi penanganan bencana regional Sumatra, Minggu (7/12/2025) malam.
Rapat tersebut dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, sebagai langkah percepatan penanganan bencana di tiga provinsi terdampak.
Estimasi Biaya Masih Sementara, Potensi Bertambah
Dalam pemaparannya, Suharyanto menegaskan bahwa angka Rp51,82 triliun merupakan perkiraan awal yang masih akan terus diperbarui seiring proses pendataan korban maupun kerusakan infrastruktur yang belum selesai.
“Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU,” ujar Suharyanto. diktip dari rri.co.id
BNPB masih mengumpulkan data rinci dari pemerintah daerah, Kementerian PUPR, hingga satuan-satuan penanganan di lapangan untuk memastikan estimasi anggaran yang tepat.
Rincian Kerusakan di Setiap Provinsi
Dalam rapat tersebut, Suharyanto menyampaikan pembagian kebutuhan anggaran untuk tiga provinsi terdampak:
- Aceh: Rp25,41 triliun
- Sumatra Utara: Rp12,88 triliun
- Sumatra Barat: Rp13,52 triliun
“Kami laporkan ini secara nasional, Bapak Presiden. Dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan sekian,” kata Suharyanto.
Baca Juga : Pemerintah Bahas Rencana Kenaikan Gaji PNS Tahun 2026, MenPAN-RB Sudah Surati Menkeu
Fokus Anggaran: Korban, Logistik, dan Rehabilitasi
BNPB menegaskan bahwa alokasi anggaran pemulihan tidak hanya untuk perbaikan fisik, tetapi juga untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Suharyanto menjelaskan bahwa dana pemulihan akan diprioritaskan untuk:
- Peningkatan layanan bagi para korban dan pengungsi
- Percepatan penyaluran santunan untuk ahli waris korban meninggal dunia dan korban hilang
- Pemenuhan logistik dari tingkat desa hingga kabupaten/kota
- Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bagi daerah yang situasinya sudah mulai stabil
“Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan masuk rehabilitasi,” ucapnya.
Pembangunan Huntara dan Huntap: Tahap Penting Pemulihan
Untuk mendukung pemulihan jangka menengah, BNPB menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Pembangunan huntara akan melibatkan satuan tugas TNI dan Polri.
Setelah hunian sementara rampung, pemerintah akan membangun hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang harus direlokasi dari zona berisiko.
“Huntap dibangun setelah hunian sementara jadi. Kami mohon untuk relokasi, yang harus pindah itu, dari Kementerian Perumahan yang membangun,” jelas Suharyanto.
Pemerintah Menjamin Penanganan Terkoordinasi dan Cepat
Pemerintah pusat memastikan bahwa seluruh proses – mulai dari penanganan darurat, pemulihan jangka pendek, hingga rekonstruksi jangka panjang – akan dilaksanakan secara terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hal ini menjadi komitmen Presiden untuk mempercepat pemulihan Sumatra pascabencana besar ini.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan kementerian teknis, pemulihan diharapkan berjalan efektif dan meminimalkan risiko bencana susulan.
